Ratusan Polisi Hadang Massa Parlemen Jalanan Dekati Tempat Pelantikan DPRD Makasar

Selasa, 8 September 2009 - 19.34 WIB | Bravo
BERDIKARI Online, makasar: menjelang pelantikan 50 anggota DPRD Makassar, ratusan massa dari Aliansi Parlemen Jalanan menggelar aksi sekitar 200 meter dari Kantor DPRD makasar. Aksi ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari pasukan kepolisian.
Massa gagal mendekat ke depan pintu gedung DPRD karena dihadang oleh blokade sekitar 600 orang personil polisi. Akhirnya, massa aliansi parlemen jalanan terhadang tepat di depan masjid H.M Asyik, yang berdekatan dengan gedung DPRD.
Massa terdiri dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam (MPO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Badan Eksekutif Mahasiswa UIT, dan HMPMSP-UH.


Arham, sekretaris LMND Makasar, yang juga menjadi juru bicara dalam aksi ini, di makasar, selasa, menyesalkan pengawalan kepolisian yang ekstra ketat, sehingga menghalangi setiap perwakilan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya terhadap anggota DPRD baru.
Menurut dia, pengalaman DPRD sebelumnya sudah membuktikan bahwa lembaga ini kurang responsif dengan persoalan rakyat. sebaliknya, DPRD lebih banyak berkolaborasi dengan eksekutif untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan yang anti rakyat miskin.
Ia menyatakan, anggota DPRD yang baru harus berani menandatangani kontrak politik, yang berisikan pernyataan politik untuk mendukung dan memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan ketika menjabat nantinya.
Dalam kontrak politiknya, massa menuntut anggota DPRD untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti persoalan pendidikan, lapangan kerja, kesehatan gratis, hingga perumahan bagi rakyat miskin. Disamping itu, DPRD baru juga dituntut lebih terbuka terhadap partisipasi rakyat, diantaranya dalam penyusunan perda dan anggaran APBD.
Karena terhalang oleh blokade aparat, massa pun gagal menyampaikan pernyataan kontrak politik itu. Selain itu, para anggota DPRD yang baru juga mengabaikan berbagai kelompok masyarakat, baik dari kaum miskin perkotaan, mahasiswa, buruh, petani, maupun kelompok marginal lainnya, ketika hendak menyampaikan tuntutannya.
Dalam aksinya, Aliansi Parlemen Jalanan menghimbau agar rakyat tidak menaruh harapan terlampau besar terhadap komposisi DPRD periode 2009-2014. Pasalnya, mereka bukan terpilih dari background orang-orang yang aktif memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan kelompok bisnis dan orang-orang pencari kekuasaan pribadi.
Untuk itu, Aliansi parlemen jalanan menganjurkan agar rakyat segera mengorganisir diri, mulai dari tingkatan RT/RW hingga komunitas, sebagai alat untuk mengartikulasikan aspirasi politik dan menyalurkan tuntutan-tuntutanya. Hasil pengorganisasian ini, menurut mereka, akan menjadi embrio parlemen rakyat untuk menggantikan parlemen para elit.***

ULFA ILYAS