Aliansi Parlemen Jalanan Makassar Menggelar Aksi Pada Pelantikan DPR RI

Bumi Proletar

DPB – SRMI Kota Makassar)

Makassar, 01 September 2009
14.00 Wita
Sekitar 70-an Massa Rakyat Miskin, Buruh dan Mahasiswa yang tergabung dalam “Aliansi Parlemen Jalanan” menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen mandala merespon pelantikan anggota DPR RI. Proses pelantikan yang menelan anggaran Rp. 64 Milyar ini dianggap oleh massa Aksi sebagai pemborosan anggaran. Massa aksi menuntut anggota DPR RI terlantih untuk mewujudkan legislative bersih dan kerakyatan, merevisi seluruh UU produk Legislative terdahulu (UU Migas, UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal Asing, UU BHP, UU kelistrikkan, UU Tindak Pidana Korupsi) yang merupakan UU Produk Neoliberalisme digantikan dengan UU yang Pro terhadapat Rakyat Miskin.


Selain menuntut kepada anggota DPR RI untuk merevisi UU produk Legislative terdahulu, massa aksi juga mengkampanyekan bahaya dari sistem Neoliberalisme. Berkuasanya sistem Neoliberalisme di Negeri ini hanya akan membawah dampak kemelaratan terhadap kehidupan rakyat miskin yang merupakan kaum mayoritas.

Adapun Pernyataan Sikap “Aliansi Parlemen Jalanan”:
1. Mencabut atau merevisi seluruh perundangan (UU) Produk DPR RI Periode 1999-2004 maupun DPR RI Periode 2004-2009 yang dinilai menindas Rakyat dan Pro Neoliberalisme, seperti : UU Migas 2001, UU Ketenaga kerjaan 2003, UU Sumber Daya Air 2004, UU Penanaman Modal Asing 2007, UU Badan Hukum Pendidikan 2009, UU Kelistrikan, UU Tindak Pidana Korupsi, dll)
2. Menekan Pemerintah untuk berani melakukan renegosiasi terhadap seluruh kontrak pertambangan yang melibatkan koorporasi asing.
3. Menekan pemerintah untuk berani melakukan penghapusan maupun penjadwalan ulang utang luar negri Indonesia kepada Negara-negara donator.
4. Menekan penerintah untuk segera memulai industrialisasi nasional dengan pembangunan industri dasar di luar pulau jawa diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar ( Listrik, Air, Jalan, Sekolah, Rumah Sakit, Pasar, dsb) sampai kepelosok.
5. Segera mewujudkan Parlemen yang bersih dari korupsi.

Dalam Pernyataan Sikapnya “Aliansi Parlemen Jalanan” menyerukan jika kelak DPR RI Periode 2009-2015 tidak mampu mewujudkan tuntutannya atau pemerintahan SBY-Budiono lebih memilih berpihak kepada Asing: Agar seluru anggota DPR RI yang anti Neolliberalisme supaya segera membangun barisan persatuan oposisi di parlemen dan ekstra parlemen untuk menghalau jalannya Rezim Neoliberalisme berkuasa di negeri ini.