Iklan Indomie dan Kesejahteraan Rakyat

Oleh: RUDI HARTONO

Pasar dan politik kian tidak terpisahkan. Metode pemasaran politik pun semakin sulit dibedakan dengan iklan produk komersil. Beberapa hari terakhir, iklan jingle “indomie” kini diadaptasi menjadi iklan politik pasangan SBY-Budiono. Dalam sekejap, iklan baru pasangan SBY-budiono begitu populer ditelinga masyarakat luas, dan memang itu yang diharapkan.


Memang, dalam political marketing, politik citra adalah niscaya. Melalui iklan politik di berbagai media massa, para politikus berharap mendapatkan apresiasi dan vote dari para pemilih. Supaya bisa laku keras dan menarik perhatian voters, maka iklan politikpun dikemas dengan baik, menarik, dan mudah diingat. Mungkin, bagi tim kampanye kubu SBY, penggunaan iklan ini akan semakin mempopulerkan SBY di hati rakyat, karena memang jingle “indomie, seleraku” sudah akrab di telinga masyarakat. Seolah hendak mengulang kisah sukses pemilu 2004, SBY menunggangi lagu “pelangi di matamu” milik group jamrud, yang juga populer ketika itu.

Politik Pencitraan

Sebelum SBY sekarang ini, tepatnya pada Mei 1979, Margareth Thatcher memasuki kampanye pemilihan dengan politik pencitraan yang serupa; merubah warna rambut, memperbaiki tata alis, mengatur nada bicara, menjaga pandangan, dan sangat sopan santun di depan media. Cara ini, sedikit banyak, berhasil mempengaruhi generasi pemilih pemula di Inggris ketika itu. Margareth Thatcher juga piawai menggunakan produk terkenal untuk menaikkan citra politik dan popularitasnya.

Sekarang ini, SBY masih mengandalkan teknik ala teacher ini. Dan terbukti, cara ini efektif dalam pilpres 2004 dan masa lima tahun pemerintahan SBY, ia berhasil memelihara citra politik dan popularitasnya di hadapan rakyat.

Memang, menunganggi produk terkenal, seperti Indomie, akan memudahkan bagi calon untuk bersosialisasi dan selalu diingat oleh rakyat. Ini adalah bentuk bahasa verbal yang mudah diingat, tetapi belum tentu bisa berfungsi efektif menyakinkan pemilih. Muncul pertanyaan; Jika para kandidat hanya mengejar citra politik dan popularitas, lantas dari mana rakyat bisa mengenal program dan komitmen politik kandidat bersangkutan?

Dalam pasar politik, citra dan popularitas memang menjadi urgent. Hanya saja, jika kita berbicara mandat rakyat, maka tujuan kekuasaan adalah mensejahterakan rakyat. untuk itu, politik untuk membangun kekuasaan pun harus bertumpu kepada program dan visi mensejahterakan rakyat, bukan menjual citra dan popularitas.

Dalam kasus Thatcher, di akhir kekuasaannya, semua juga akhirnya mengetahui bahwa pribadi aslinya berbeda dengan pribadi yang dimunculkan di media massa. Pribadi aslinya adalah korup, mewah, dan bertangan besi----karena menyerang kesejahteraan dan gerakan pekerja. Dalam hal ekonomi, misalnya, Thatcher bukanlah seorang ekonom handal seperti yang diketahui banyak orang. Di tangan media, Thatcher didaur ulang sehingga nampak benar-benar heroic dan mengikuti jejak “Winston”---mantan perdana menteri Inggris pada perang dunia kedua.

Paradoksal

Sulit membedakan antara pasar dan politik, kedunya menawarkan metode dan tujuan yang hampir sama. Cara perusahaan mie mengiklankan produknya sudah tidak beda dengan capres mengiklankan dirinya.

Terkait iklan “SBY presidenku” yang menunggangi ketenaran Indomie, saya hendak beberapa catatan. Pertama, pesan yang tersirat dari iklan indomie adalah selera masakan nusantara, yang tidak lagi mewakili satu etnis atau suku bangsa, tetapi mewakili nusantara. Sementara, bagi sebagian orang, pasangan SBY-Budiono tidak merefresentasikan pasangan nusantara karena keduanya berasal dari satu propinsi yang sama.

Memang, saya tidak bersetuju dengan isu kedaerahan dan etnisitas, karena memang tidak ada hubungannya dengan kesanggupan dan kecapakapan dalam memimpin. Akan tetapi, dalam konteks iklan itu, pesan yang hendak disampaikan berbeda dengan kenyataan yang nampak dihadapan masyarakat. Jelas, ini paradoksal.

Kedua, Indomie memang produk makanan instant, yang disajikan bukan untuk mensubtitusi makanan pokok, tetapi sekedar sebagai makan selingan. Akan tetapi, di Indonesia terutama, mie instant telah menjadi makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dari kalangan miskin. Dengan harga yang terbilang bisa dijangkau, banyak orang di Indonesia menjadikan mie instant sebagai pengganti makanan pokok mereka.

Penggunaan mie instant sebagai makanan pokok, bagi sebagian besar rakyat miskin Indonesia, merupakan pilihan terakhir untuk survive ditengan kehancuran daya beli dan situasi kemiskinan yang melilit. Jadi, ada korelasi kuat antara meningkatnya permintaan mie instant dengan kejatuhan daya beli dan kesejahteraan rakyat.

Perusahaan Indofood, misalnya, yang merupakan perusahaan yang menguasai 80% pasar mie instant di dalam negeri, mencatat peningkatan laba cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2006 silam, membukukan laba bersih sebesar Rp661,21 miliar atau naik hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp124,02 miliar. Hal ini berkolerasi, misalnya, dengan anjloknya indeks kepercayaan konsumen (IKK) pada tahun yang sama sebesar 13,4%. Kenaikan laba ini, setelah dicek, ternyata dimotivasi oleh pergeseran pola konsumsi dari pembeli. Ada kecenderungan kuat, dimana sebagian besar rakyat Indonesia mulai menjadikan mie sebagai makanan pokok atau makanan pengganti lauk pauk, sebagai bentuk penyiasatan terhadap daya beli mereka yang terus anjlok.

Inilah korban neoliberalisme. Dengan dimandori Bank Dunia dan WTO, SBY melaksanakan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang menyengsarakan rakyat, seperti pencabutan subsidi, privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi ekonomi. Privatisasi, misalnya, yang oleh penganut neoliberal di lingkaran SBY dianggap sebagai jalan mengatasi persoalan financial, membuat pelayanan menjadi lebih efisien, serta menghidarkan distorsi pada kebijakan makro dan mikro ekonomi akibat pelayanan public murah/gratis, justru telah mendorong mayoritas rakyat tidak bisa menikmati kebutuhan dasar: Air, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam penyediaan air bersih, misalnya, menurut Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Hanong Santono, terdapat 119 juta rakyat Indonesia yang belum mengakses air bersih, akibat keputusan pemerintah memprivatisasi pengelolaan air bersih. Untuk pelayanan listrik, misalnya, pada tahun 2007, menurut Purnomo Yusgiantoro, baru mencapai 55% atau 110 juta dari total rakyat Indonesia (sumber: rileks.com). Di bidang pendidikan, misalnya, menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Tentu, pada tahun 2008 angka tersebut mengalami penambahan. Di bidang perumahan, misalnya, pemain utamanya adalah perusahaan konstruksi swasta dan perbankan, sehingga berakibat pada sulitnya orang miskin memperoleh kesempatan mendapatkan rumah. Di bawah neoliberalisme, seperti sekarang ini, rakyat juga dipaksa untuk membeli produk yang bermana pendidikan dan kesehatan.

Jadi, paradoksal antara apa yang hendak dicapai SBY melalui iklan ini dengan pesan apa yang saya tangkap dari iklan itu. Mudah-mudahan Cuma saya yang berpikir seperti ini.

RUDI HARTONO, Peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pengelola Jurnal Arah Kiri dan Berdikari Online.